Kota Bandung – Sebuah pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menarik perhatian masyarakat, terutama warganet yang menyaksikan langsung lewat video yang diunggah melalui akun media sosial.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (3/1/2026), Dedi Mulyadi tampak sedang melakukan rapat bersama sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, termasuk Kepala Bappeda.
Pada rapat tersebut, Dedi Mulyadi menyoroti soal tingginya beban biaya yang ditanggung Pemdaprov Jabar setiap tahun, untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Mulanya ia merinci beban utang yang ditanggung Pemprov setiap tahun, yakni cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19, berupa pembangunan Masjid Raya Al Jabar, cicilannya mencapai Rp45 miliar per tahun.
Beban lainnya yang juga menjadi sorotan gubernur KDM adalah biaya operasional BIJB Kertajati. Menurut Kepala Bappenda Jabar, nilai yang harus dikeluarkan Pemprov sebesar Rp100 miliar per tahun.
“Beban utang kita tinggi. Satu, dana PEN, dua membiayai Bandara Kertajati. Kita membiaya sesuatu yang tidak meghasilkan apapun. Padahal lembaga bisnis itu, lembaga penerbangan bisnis,” kata KDM.
Baca juga: Jaga Kondisi Satwa dari Serbuan Pengunjung, Manajemen Bandung Zoo Berlakukan sejumlah Pembatasan
Menurutnya, jika kedua item pembiayaan itu digabungkan, maka jumlah yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar adalah Rp150 miliar per tahun.
Hal tak terduga terlontar dari KDM yang mempertanyakan kemungkinan menghentikan pembiayaan operasional bandara di Kabupaten Majalengka itu.
“Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak sih karena kita membiayai terus juga gak ada hasilnya, kertajati stop dulu deh,” tanya KDM.
Baca juga: Bebas Tiket Masuk Sebabkan Pengunjung Bandung Zoo Membeludak Samai Libur Lebaran
Menurut Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, bahwa uang sebesar Rp50 miliar dari anggaran yang disalurkan ke BIJB lebih banyak digunakan untuk operasional berupa pelayanan. Dengan demikian, kata KDM, manajemen BIJB dibayai dan digaji namun tidak menghasilkan apapun.
“Kita dorong umroh mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus mengerahkan ASN. Saya jujur saja walauun gambar saya dipasang, saya nggak setuju. Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” tandasnya.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga menegaskan, bahwa sejatinya APBD harus digunakan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Sambut Tahun Baru, Polres Cimahi Sampaikan Laporan Kinerja Sepanjang 2025
“Tidak boleh membiayai kegiatan-kegiatan yang terus mercusuar. Kita selalu ingin mengandalkan APBD untuk nombokin, nggak bisa, APBD bukan untuk itu,” tegasnya.
Baginya, APBD yang ada lebih baik digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada sektor pendidikan atau kesehatan, dengan membangun rumah sakit yang lebih representatif.
“Bayangin kalau posisi APBD kita hari ini adalah Rp37 triliun tanpa hutang PEN, tanpa harus bayar operasional Kertajati, tanpa harus bayar operasional Al-Jabar, seluruh Jabar tuh saya karpet tuh jalannya,” ujarnya berseloroh.***(Heryana)
