Kota Bandung – Isu berhentinya bantuan anggaran Pemprov Jabar untuk operasional Masjid Raya Bandung tengah menjadi sorotan publik dengan beragam komentar yang dilayangkan lewat media sosial.
Isu tersebut muncul setelah Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung Roedy Wiranatakusumah menyampaikan keterangan terkait berhentinya dukungan finansial yang berasal dari Pemprov Jabar mulai 2026 ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara. Ia memberikan penjelasan terkait dihentikannya dukungan finansial Pemprov untuk biaya operasional Masjid Raya Bandung.
Baca juga: Orang Tua Bocah Meninggal Tersengat Listrik Penerangan Gang Sesalkan Kronologi yang Beredar
Pemprov menurut Dedi Mulyadi, berhenti membiayai operasional Masjid Raya Bandung karena diketahui masjid yang berada di Kawasan Alun-alun Kota Bandung itu bukan aset pemprov Jabar.
Terungkapnya status lahan masjid tersebut merupakan wakaf dari keluarga Wiranatakusumah IV, setelah Nadzir (pengurus wakaf) menemui Biro Kesra Provinsi Jawa Barat untuk meminta agar pengelolaan masjid tersebut dilakukan oleh ahli waris.
“Aset yang tidak tercatat, tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemda Provinsi Jabar,” kata Gubernur dengan sapaan akrab KDM itu, Rabu (7/1/2026).
Baca juga: Hadapi Dilema Berat, di Usia Hampir Seabad Hotel Tjimahi Kini Ikhlas Dilepas
Dengan demikian, masjid yang memiliki sejarah cukup panjang itu kini dikelola secara mandiri. Namun KDM juga menyampaikan optimismenya jika pengelola mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk menjadi pemasukan.
Masjid Raya Bandung yang berlokasi di pusat Kota Bandung memang menjadi lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai daerah.
Selain sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya, masjid yang telah mengalami beberapa kali renovasi itu pun kerap dijadikan tempar beristirahat wisatawan yang datang dari berbagai daerah.
Baca juga: Sekolah Maung, Terobosan KDM Bangun Generasi Muda Jabar Unggul dan Siap Kerja
Diketahui dari Ketua Nadzir, Masjid Raya Bandung menghabiskan dana operasional sedikitnya RP200 juta per bulan untuk memenuhi berbagia keperluan, mulai dari gaji pegawai, listrik, serta perawata bangunan.***(Heryana)
