Kota Bandung – Dalam Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD Jawa Barat 2026 yang berlangsung pada Kamis (20/11/2025), Gubernur Jawa Barat dedi Mulyadi menyampaikan rencananya menata kembali Badan Usaha milik Darah (BUMD) Jabar.
Rencana tersebut akan dilakuan Dedi Mulyadi karena sejumlah alasan, diantaranya karena pengelolaan aset daerah oleh BUMD belum optimal menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
Kita tahu bahwa aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat luar biasa, tersebar dan dan nilainya strategis. Tetapi sampai hari ini asetnya terkelola oleh BUMD tidak memiliki implikasi terhadap pendapatan daerah,” tutur Dedi Mulyadi.
Baca juga: Keren! Mahasiswa Tel-U dan Pelajar SMK Telkom Ciptakan Aplikasi Pilah Sampah
Lebih dari itu, gubernur yang akrab disapa KDM itu mengatakan bahwa pengelolaan BUMD seakan hanya menjadi usaha sampingan semata bagi pengelolanya.
Ia memandang, dengan pengelolaan yang tidak terbuka menimbulkan adanya kecenderungan dibangun anak-anak perusahaan dari BUMD itu sendiri.
Akhirnya KDM mengungkapkan dua cara penataan BUMD yang akan dilakukannya segera. Diantaranya dengan menggabungkan BUMD yang ada, sehingga menjadi sebuah struktur perusahaan yang ideal.
Baca juga: Sambut Libur Nataru, Kemenhub Berlakukan Diskon Tiket Berbagai Moda Transportasi
“Pertama adalah penggabungan BUMD agar menjadi postur yang ideal. Dan kita sudah ada pansusnya,” kata KDM.
Langkah kedua yang akan dilakukannya adalah berupa optimalisasi Badan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam hal ini KDM menegaskan akan melakukan negosiasi ulang terhadap lembaga yang berbisnis mengunakan aset daerah.
Bahkan ia mengaku akan terjun memimpin langsung proses negosiasi ulang yang bertujuan mengoptimalkan aset milik Pemdarov Jabar sebagai salah satu sumber PAD.
Baca juga: Viral Polemik Kades Jatiwangi dengan Warganya, KDM Janji Perbaiki Rumah Hampir Roboh
“Saya memberikan contoh saja, hotel besar di depan Gedung Sate itu hanya dua miliar (kontribusi) dalam setahun. Saya ingin melakukan negosiasi ulang. Masa setahun dua miliar,” ujarnya.
Dalam proses negosiasi nanti, dirinya juga akan menawarkan aset milik Jabar untuk dioptimalkan dalam sebuah kerja sama yang langsung dilakukan dengan Pemdaprov Jabar, tidak lagi dengan BUMD.
KDM optimis angka yang akan dihasilkan dari penataan BUMD serta optimalisasi penggunaan aset daerah dalam kerja sama bisnis akan mampu menutup kekuragan anggaran provinsi Jawa Barat.***(Heryana)
