Kabupaten Bandung – Ratusan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung mengikuti rapat konsolidasi bersama Pemerintah Kabupaten Bandung di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11/2025).
Rapat konsolidasi yang diinisiasi oleh Pemkab Bandung itu bertujuan untuk menyamakan dan menyatukan persepsi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung.
Dilaksanakannya acara itu juga sekaligus menegaskan fungsi pengawalan Pemkab Bandung terhadap penyelenggaraan program yang diinsiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga: Wagub Jabar: Regulasi Ketenagakerjaan Harus Adil dan Melindungi Semua Pekerja
“Pemerintah akan hadir dan mencoba memberikan solusi, maka jangan sampai terjadi miskomunikasi,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutanya.
Dadang bilang, daerahnya merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari program MBG. Hal itu diperkuat dengan data jumlah penerima MBG yang mencapai 1.253.000 jiwa.
Angka tersebut menurut Bupati berpotensi meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada tahun depan, setelah program tersebut diperluas, dengan penambahan penerima manfaat kalangan lansia.
Baca juga: KDM Tegaskan Komitmen Jawa Barat Perkuat Industrialisasi Daerah
“Jumlah ini fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Dadang Supriatna membeberkan data jumlah SPPG yang kini sudah beroperasi sebanyak 161 unit, dari 255 titik SPPG yang telah terbentuk di daerahnya.
Jumlah titik juga berpotensi bertambah seiring perluasan jangkauan dari program MBG, sehingga pada 2026 mendatang jumlahnya kemugkinan bertambah menjadi 422 titik.
Baca juga: Update Longsor Cilacap, Tim SAR Gabungan Kembali Temukan Tiga Jenazah
Sementara fungsi pengawalan yang dilakukan Pemkab Bandung, disebutnya telah berhasil menggelar pelatihan laik higiene terhadap 8.422 penjamah makanan. Pihaknya juga mendorong setiap SPPG menggunakan filter air untuk keamanan pangan.
Selain itu, Pemkab menurutnya juga terlah mengidentifikasi 10 masalah utama dalam pelaksanaan program MBG. Kesepuluh masalah tersebut diantaranya terkait keterlambatan proses, keterbatasan SDM, pendataan, penumpukkan kuota dan lainnya.
“Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi, saya yakin ini bisa diselesaikan bersama,” ucapnya.***(Adel Hadianie)
