KDM Ungkap Alasan Tak Ikut Protes Pemotongan Dana Transfer Keuangan Daerah

Jawa Barat233 Dilihat

Kota Bandung – Rencana pemotongan dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat masih menjadi perbincangan di berbagai kesempatan. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak pada pembangunan di daerah.

Bahkan akibat rencana pemotongan dana transfer keuangan daerah pada 2026 mendatang, membuat sejumlah gubernur ramai-ramai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan protes.

Dari beberapa gubernur yang menemui Menkeu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi termasuk yang tidak ikut serta. Ia menyatakan protes tak perlu dilakukan oleh seorang gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah pusat.

Baca juga: Peduli Kesehatan Masyarakat, INTI Jabar Gelar Seminar Kanker Prostat

“Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih masyarakat melalui pemilihan langsung,” kata Dedi Mulyadi.

Alasan berikutnya, lanjut Dedi Mulyadi, tidak pas seorang gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat tetapi masih melakukan protes atas keputusan pemerintah pusat.

“Sebagai wakil pemerintah pusat, tidak elok rasanya saya harus memprotes sebuah keputusan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Baca juga: Lagi, Getok Parkir Rugikan Warga, Dishub Kabupaten Bandung Tanggapi Begini

Seperti diketahui, pada 2026 mendatang setiap provinsi dan kabupaten/kota akan mengalami pemotongan dana transfer keuangan daerah (TKD).

Sebagai konsekuensi dari pemotongan tersebut, Pemprov Jawa Barat akan mengalami pemotongan dana TKD hingga sebesar Rp2,45 triliun. Sedangkan jumlah total pengurangan untuk seluruh kabupaten/kota di Jabar mencapai Rp2,7 triliun.

“Tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah, karena biasanya pembangunan sejumlah infrastruktur itu mengambil dari TKD termasuk DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (dana Alokasi Khusus),” jelasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Singgung Akses Tol Pelabuhan Patimban Perlancar Ekspor Produk Jawa Barat

Atas ketiadaan sumber keuangan itu, dirinya mengatakan bahwa pembangunan tidak akan terjadi jika pemimpinnya hanya berpangku tangan, tanpa berupaya melakukan langkah dan tindakan.***(Heryana)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *