Kota Bandung – Dana sebesar Rp26,7 miliar yang sedianya untuk membiayai 17.159 peserta didik rawan melanjutkan pendidikan (RMP) belum juga tersalurkan.
Padahal, dana tersebut diperuntukan membiayai peserta didik RMP pada 2024. Sementara tahun yang dimaksud segera berakhir.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat Ade D Hendriana, SH. melalui keterangan persnya, Jumat (20/12/2024).
Baca juga: Yes! PLN Berlakukan Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Cek Disini
Diakui Ade, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya agar masalah tersebut segera terpecahkan, termasuk berkoordinasi bersama Disdik Provinsi Jabar, DPRD Jawa Barat, DPRD Kabupaten/kota, serta BPKAD.
Sayangnya, kata Ade, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil dan solusi. Sementara Tahun Anggaran 2024 segera berakhir.
“Kendalanya, yang pertama, adanya temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait bantuan RMP tersebut dari pemkot ke pemprov,” kata Ade.
Baca juga: Bawaslu Kota Cimahi Borong Dua Penghargaan Terbaik Anugerah Kehumasan
Ia melanjutkan, kendala berikutnya adalah belum adanya regulasi yang jelas terkait bantuan RMP, serta tidak masuknya bantuan tersebut dalam APBD Perubahan.
Dengan tidak masuknya dalam APBD Perubahan, Ade sangat yakin jika bantuan keuangan tersebut tak akan disalurkan oleh Disdik awa Barat.
“Penyebab tidak masuknya Bankeu RMP di APBD Perubahan karena terjadi keterlambatan pemberitahuan dari pihak Kota Bandung,” imbuhnya.
Baca juga: Telkom University Gelar Sidang Senat Pengukuhan Enam Guru Besar, Berikut Daftar Namanya
Di sisi lain, Ade juga memandang adanya ego sektoral diantara pemerintah daerah, yakni Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam pembahasan bantuan tersebut.
Padahal menurutnya, ada belasan ribu peserta didik RMP yang terancam putus sekolah sebagai dampak tidak tersalurkannya bantuan.
“Saya mempertanyakan keseriusan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk mengurus dan menyelamatkan nasib siswa RMP dan KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu),” ujarnya.
Baca juga: Jelang Nataru Dispangtan Kota Cimahi Pastikan Stok Komoditas Pangan Aman
Ade yang juga merupakan Kepala SMA Guna Dharma itu, sangat menyayangkan jika bantuan keuangan RMP itu tak tersalurkan. Pasalnya, masalah tersebut sejatinya dapat diantisipasi disaat waktu masih panjang.
Masih dalam keterangannya, Ade menyampaikan saran agar Pemerintah Daerah mengambil langkah diskresi. Namun, langkah tersebut bergantung pada keberanian dari pemkot sendiri.
Saran kedua adalah berua dibuatnya kesepakatan antara seluru pihak yang terlibat dalam bantuan RMP, termasuk orang tua siswa, untuk dapat diterbitkan nota dinas dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Jaga Keandalan Pasokan Listrik Nataru, PLN Distribusi Jawa Barat Kerahkan Ribuan Personel
“Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar seharusnya lebih cermat saat menyusun anggaran. Sebab, kekeliruan macam ini tak bisa diselesaikan dengan cepat,” pungkasnya.***(Heryana)
