Kabupaten Bandung – Rancangan APBD Perubahan telah disepakati oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung melalui Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Senin (11/9/2023).
Keduanya sepakat untuk mengubah anggaran sebesar Rp4,7 triliun menjadi Rp6,69 triliun pada APBB Perubahan tahun ini.
“Alhamdulillah kami bersama DPRD telah menyepakati bahwa RAPBD Perubahan 2023 ada peningkatan dari karena ada penambahan PAD. Kita tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur,” tutur Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Senin (11/9/2023).
Bupati berharap proses evaluasi terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Bandung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat tidak berlangsung lama agar anggaran dapat efektif dilaksanakan pada Oktober hingga Desember mendatang.
IA menambahkan, ada tiga komponen prioritas yang akan didorong melalui APBD Perubaha, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pada sektor infrastruktur kata Bupati mencakup didalamnya soal jalan, irigasi pertanian dan pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM).
Menurutnya, ketiga sektor tadi merupakan hal yang paling krusial dan mendesak untuk dituntaskan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
“Apalagi itu semua adalah pelayanan dan hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah, dan Dinas PUPR untuk mempercepat penyelesaiannya dibawah tiga bulan.
Untuk pembangunan infrastruktur dasar tersebut, dirinya menyebut akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp637 miliar.
Kondisi jalan yang mantap menurut Bupati Dadang akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung ke arah yang lebih baik.
Hal lain yang menjadi multiplier effect adalah tumbuhnya industri pariwisata di Kabupaten Bandung.
“Jalan-jalan pertanian juga kita dorong diselesaikan tahun ini. Ini penting untuk kesejahteraan petani kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Dadang Supriatna juga menyinggung soal evaluasi dari proses pembanguna yang harus dilaksnakan untuk mengetahui bahwa serapan anggaran yang digunakan tepat sasaran.
Selain mempercepat pembangunan infrastuktur, Bupati juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan hak dasar masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan terutama tunjangan guru dan pembangunan rumah sakit baru.
Dari sektor kesehatan, Dadang meminta pembangunan RSUD Bojongsoang dan RSUD Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali) agar dipercepat. Kehadiran kedua rumah sakit tersebut menurutnya sangat dinantikan warga di sekitarnya.
“RSUD Bojongsoang tolong diperhatikan. Saya kan orang sana, ini sudah September, tapi belum groundbreaking. Pak Asisten tolong dikawal, fokus dan dipercepat apa yang harus dilakukan,” tandas Bupati.***(bs)
