Kabupaten Bekasi – Kelompok pekerjaan rentan dan buruh tani mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemkab dalam memfasilitasi warganya memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan, pembiayaan bagi 26.800 pekerja rentan dan buruh tani tersebut sepenuhnya dibayar oleh Pemkab Bekasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menerima Tim Paritrana Award Provinsi Jawa Barat yang beragendakan validasi komitmen perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2203, di Kantor Bupati, Selasa (7/2/2023).
“Komitmen saya sebagai Penjabat Bupati Bekasi, saya ingin membuat legacy, sesuatu yang bisa dikenang oleh masyarakat, yaitu peningkatan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, karena kalau jaminan BPJS kesehatan, di kabupaten Bekasi sudah mencapai 98 persen,” ucapnya.
Dikatakan Dani, langkah pihaknya mengcover jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting. Terutama dalam menjamin masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diharapkan.
“Masalah yg dihadapi warga utuntidak hanya saat sakit, tapi saat bekerja mengalami kecelakaan, atau bahkan jika meninggal dunia. Dengan menjadi peserta BPJS ini maka akan tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Dani juga mengaku, saat ini dibawah kepemimpinannya, Pemkab Bekasi sedang mengembangkan program Jaminan Hari Tua untuk pekerjaan non-ASN dan kelompok pekerja rentan lainnya.
“Sati lagi legacy yang ingin saya tinggalkan nantinya, yaitu jaminan hari tua bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan lainnya,” sambungnya.
Menurut Ketua Tim Visitasi Paritrana Award Kesra Setda Provinsi Jabar, Cecep Darmawan, Kabupaten Bekasi memiliki kans menjadi salah satu nominator daerah yang memiliki komitmen mengcover jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Non-ASN dan pekerja rentan.
“Kita ingin juga memastikan bagaimana Kabupaten Bekasi ini membuat semacam roadmap. Semisal pada 5 hingga 10 tahun ke depan, bagaimana coverage untuk non-ASN dan pekerja rentan. Saya yakin ke depan akan semakin baik,” ujar Cecep.
Visitasi menurut Darmawan merupakan kegiatan validasi, setelah sebelumnya dilakukan proses administrasi dan wawancara. Terkait covergae jaminan sosial, ia berharap Pemkab Bekasi dapat terus melakukan peningkatan coverage.
Komitmen Pemkab Bekasi dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Non-ASN dan pekerja renta, mendapat apresiasi dari Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cikarang, Andri Rudiantara.
“Kami tadi melihat langsung ada perlindungan untuk 26.800 orang petani, dan beliau (Pejabat Bupati) juga menganggarkan di 2023. Ini menjadi yang terbesar dalam skala nasional, dan unik juga karena mereka yang didaftarkan adalah petani sawah (padi),” jelasnya
