Kota Bandung – Ratusan massa dari berbagai SMA dan SMK swasta se-Jawa Barat berkumpul didepan gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/11/2022).
Aksi mereka sebagai lanjutan dari protes terhadap pengurangan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), dari semula Rp 700 ribu per siswa pertahun, ditetapkan untuk tahun 2023 menjadi Rp 600 ribu per siswa per tahun.
Dalam aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut meminta agar gubernur dapat menemui mereka dan melakukan dialog.
Kepala SMK Brossa, kabupaten Bandung, Deden Abdul Wahid mengatakan, sejak aksi dimulai hingga pukul 10.30 WIB, gubernur belum terlihat menemui mereka.
” Tadi sempat perwakilan kami dipersilahkan memasuki gedung sate untuk berdialog, namun kami kecewa karena ternyata hanya ada kepala Bidang SMA, padahal minimal kepala Dinas Pendidikan yang berdialog dengan kami”, ungkapnya.
Beberapa kepala sekolah turut menyuarakan aspirasi mereka dalam orasi yang digelar tepat depan pintu gerbang Gedung Sate. Melalui pengeras suara, mereka meneriakkan pandangan tentang adanya diskriminasi yang mereka rasakan terhadap sekolah swasta.
“Kami minta BPMU tetap Rp 700 ribu, kenapa harus berbeda dengan negeri? Kami berdiri dari tadi tidak direspon, kami ini dianggap apa? Jika tidak ada respon, maka kami akan mengerahkan seluruh guru, siswa,dan para orangtua siswa dalam aksi berikutnya,” ujar salah seorang kepala sekolah dari Kabupaten Indramayu dalam orasinya.
Beberapa kali Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) kabupaten Bandung, Suarto menyampaikan pesan agar peserta aksi tetap tertib dan tidak provokatif, juga tidak menimbulkan sampah di sekitar Gedung Sate.
“Saudara-saudara, saya selalu ingatkan, ini aksi damai, kita ini para kepala sekolah akan tetap melakukan aksi dengan damai, jangan ada orasi yang provokatif. Aksi ini tidak politis, karena kita sedang memperjuangkan hak Pendidikan,” tegas Suarso
Hingga pukul 11.00 WIB, aksi damai masih berlangsung dengan tertib ditengah guyuran hujan yang lumayan deras.***(hry).
