Kota Bandung – Kebutuhan masyarakat akan informasi selalu mengalami peningkatan, sehingga pemerintah harus lebih profesional dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan walikota Bandung, Yana Mulyana seusai mengikuti uji publik penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat di Balai Kota Bandung, Jumat (28/10/2022).
Berdasarkan hasil dari uji publik tersebut, kota Bandung dinyatakan menduduki peringkat tertinggi yaitu informatif. Dikatakan Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Dadan Saputra, proses uji publik merupakan fase akhir untuk meyakinkan bahwa nilai yang didaparkan kota Bandung sebelumnya (secara kuantitatif), sesuai dengan nilai terakhir (secara kualitatif).
“Kami mengadakan uji publik, kota Bandung salah satu badan publik yang dalam dalam monitoring dan evaluasi (monev) meraih predikat tertinggi yaitu informatif, ada diperingkat ke-6, dengan nilai 87 atau informatif,” ungkap Dadan.
Penilain tersebut menurut Wakilota Bandung, Yana Mulyana dapat membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Bandung termotivasi dalam memberikan layanan informasi untuk masyarakat.
Jika PPID sudah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, Yana yakin upaya mewujudkan good governance akan terealisasi. Ada tiga prinsip menurut Yana yang menjadi syarat terciptanya good governance, yaitu akuntabilitas, transpatransi, dan partisipasi (warga).
Yana mengapresiasi langkah Komisi Informasi melakukan visitasi (kunjungan) ke Pemkot Bandung. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi langkah monitoring dan evaluasi (monev) dalam menakar kinerja PPID.
Ia juga mengaku selalu melakukan pembinaan, termasuk menggelar pelatihan bagi PPID kota Bandung agar dapat bekerja lebih profesioal dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Melengkapi penyataan walikota, Sub Koordinator Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yusuf Cahyadi mengungkapkan, pihaknya selalu melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja PPID.
Secara struktur menurut Yusuf, PPID kota Bandung sudah dibuat Sub PPID samapi tingkat Sekolah Dasar (SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu lanjut Yusuf, PPID juga telah memiliki meja layanan informasi di mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan PPID.
“Kita punya inovasi membuat sub PPID, kedepan rencananya kita bentuk sampai Puskesmas. Ada juga kegiatan monitoring dan evaluasi mandiri setiap dua tahun sekali, ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID,” ungkap Yusuf.***(amd).
