Kabupaten Bandung – Data keuangan termasuk komponen yang disajikan terperinci dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang tersaji dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (31/3/2026) itu, terungkap nilai pendapatan serta sejumlah belanja daerah.
“Dokumen ini (LKPJ) bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Baca juga: Dua Hari Diberlakukan, Komdigi Ungkap Platform Patuh Pembatasan Ruang Digital Anak
Diketahui, target pendapatan daerah Kabupaten Bandung pada 2025 mencapai 94,01 persen atau Rp6,89 triliun,dari target Rp7,33 tirilun.
Terdapat tiga sumber pendapatan daerah, diantaranya dari PAD sebesar Rp1,81 triliun, pendapatan transfer Rp5,03 triliun, serta pendapatan lain-lain sebesar R44,62 miliar.
Secara terperinci, PAD memenuhi 88,47 persen dari target sebesar Rp2,23 triliun. Pendapatan transfer mencapai 99,31 persen dari target sebesar Rp5,07 triliun.
Baca juga: Kelola Belasan Triliun dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Gandeng Lembaga Anti Rasuah
Meski nilainya tak terlalu tinggi, yang menarik justru pendapatan lain-lain yang melampaui target, yaitu 127,50 persen. Padahal target untuk komponen pendapatan ini adalah Rp35 miliar.
Pada bagian lain dari LKPJ, juga terungkap realisasi belanja daerah sebesar 92,35 persen atau Rp6,96 triliun dari anggaran sebesar Rp7,53 triliun.
Dijelaskan Bupati Dadang Supratna, LKPJ yang disajikan dalam Rapat Paripurna tersebut masih bersifat sementara. Pihaknya menyebut, seluruh data keuangan belum melalui proses audit BPK.
Baca juga: Singgung Efektivitas Birokrasi, KDM Sebut Minim Pegawai Aspek Teknis
Dalam kesempatan itu juga dibeberkan sejumlah indikator capaian pembangunan yang diklaim menunjukkan hasil positif. Semisal IPM 2025 yang disebutnya mencapai 75,58 poin dari
74,27 poin pada 2024.
Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 6,45 persen, penuruna angka kemiskinan menjadi 6,04 persen, serta kemiskinan ekstrem yang juga menurun menjadi 0,5 persen. Sementara indeks kepuasan masyaakat mencapai 89,01 persen.
Namun yang tak bisa dipungkiri dan masih menjadi pekerjaan rumah (PR), bahwa angka pengangguran di kabupaten Bandung disebut meningkat menjadi 6,68 persen.***(Heryana)
