Bandung Barat – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M Raup, Menyoroti transparansi pengelolaan dan penggunaan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sorotan Raup mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran 2025 di DLH KBB yang menurutnya harus dibuka oleh pihak terkait sebagai pemenuhan keterbukaan informasi publik.
Untuk itu, dirinya menuntut agar DLH KBB mempublikasikan pengelolaan anggaraaan, termasuk didalamnya terkait penggunaan, realisasi program, serta laporan keuanan lengkap.
Baca juga: Wali Kota Cimahi Sebut Sinergitas Bersama DPRD Jadi Kunci Capaian Pembangunan 2025
Tujuannya, kata Raup, agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, sekaligus megoptimalkan fungsi pengawasan masyarakat atas penggunaannya.
Sejumlah mata anggaran menurut Raup hendaknya dilaporkan oleh DLH secara terbuka, diantaranya penggunaan anggaran untuk sejumlah proyek serta berbagai kegiatan DLH sendiri.
“Informasi terkait transparansi dan keterbukaan informasi anggaran pemerintah itu adalah Hak warga masyarakat untuk mengetahuinya,” kata Raup, Selasa (6/1/2026).
Baca juga: Jangan Panik, Kenali Super Flu untuk Penaganan yang Tepat
Masyarakat, kata Raup, juga memiliki hak untuk dapat mengakses informasi anggaran DLH KBB melalui mekanisme informasi publik, untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan baik dan akuntabel.
Lebih lanjut Raup mempertanyakan penyerapan dan penerapan anggaran yang dilakukan DLH. Dalam hal ini, ia menegaskan pentingnya moitorig terhadap penggunaan anggaran.
“Maka dari itu, diperlukan adanya evaluasi dan monitoring terhadap realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup KBB,” tandasnya.***(Heryana)
