Kota Cimahi – Komisi III DPRD Kota Cimahi memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi pada Rabu (3/12/2025).
Pemanggilan dilakukan Komisi III DPRD Kota Cimahi berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian pembuatan perencanaan awal fasilitas umum di komplek Melong Green, Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi Asep Rukmansyah menuturkan, ketidaksesuaian terjadi antara perencanaan awal yang dibuat DPKP Kota Cimahi dengan keinginan warga di RW 23, 28, dan 29 Kelurahan Melong.
Baca juga: Komisi III DPRD Kota Cimahi Terima Audiensi Warga Soal Ketidaksesuaian Pembangunan Fasum
Asep bersama Komisi III menegaskan agar pelaksanaan pembuatan rencana DPKP dapat menyesuaikan dengan kehendak masyarakat yang ingin agar fasum dibangun berkonsep multifungsi.
“Tidak ada lagi ego sektoral. Apa yang menjadi kepentingan masyarakat, harus menyesuaikan,” tegas Asep.
Sebelumya, warga melalui Forum RW mengelar audiensi bersama Komisi III DPRD Cimahi untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pembangunan fasum di Melong Green berkonsep multifungsi, bukan sebatas taman alun-alun.
Baca juga: Dua mobil Hilang Terbawa Banjir Berhasil Dievakuasi BPBD Kabupaten Bandung
Dalam kesempatan itu, Asep Rukmansyah memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses pembangunan fasilitas umum tersebut.
“Saya menjamin kepada masyarakat dan saya akan mengawal,” ujarnya.
Tak berhenti disitu, Asep yang juga merupakan Anggota Banggar bahkan berani mempertaruhkan jabatannya dan bersedia mengundurkan diri jika tak terealisasi pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Baca juga: Bantuan Senilai Rp7 Miliar Didistribusikan Jabar untuk Korban Bencana Sumatra
Kendati tahun mendatang Cimahi kehilangan potensi dana transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp238 miliar, Asep optimis dengan komitmen Wali Kota Cimahi dan Wakilnya akan prioritas pembangunan infrastruktur.***(Heryana)
