Kota Bandung – Pemerintah kota (Pemkot) Bandung melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh, mulai dari kewilayahan hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (24/10/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan di Bala Kota tersebut disebut sebagai persiapan menghadapi tahun 2023. Yang mejadi isi dari kegiatan tersebut salah satunya yakni penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target IKU secara vertikal dari unit yang lebih tinggi ke unit yang lebih rendah.
Dalam kegiatan tersebut, Walikota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan gambaran dan pandangannya terkait SAKIP. Menurutnya, SAKIP merupakan budaya kerja Pemkot Bandung. Dengan sistem tersebut maka seluruh indikator dan strategi jadi terencana dan jelas.
“Kinerja kita harus terukur. Perencanaan makro Pemkot Bandung diterjemahkan ke bagian mikro yang ada di setiap OPD, dalam hal ini berarti seluruh staf,” ujar Yana.
Selain sebagai budaya kerja Pemkot Bandung, SAKIP Pemkot Bandung diharapkan Yana bisa semakin baik. Tahun 2020 lalu Pemkot Bandung menerima hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Pemkot Bandung memuaskan.
“Kita berharap nilai SAKIP kita naik. Kita pernah jadi rujukan daerah-daerah lain. Sekarang ikhtiar kita untuk sama-sama bisa memperbaiki nilai SAKIP dengan mengubah budaya kerja kita jadi lebih baik,” paparnya.
Senada dengan Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, Cascading (penyelarasan) pada evaluasi SAKIP harus berorientasi pada outcome kebermanfaatan.
Ema memandang, rumusan dan sasaran dari para OPD baru sebatas output, sementara dirinya menghendaki hal tersebut harus sudah sampai pada outcome. Pandangan Ema bukan tanpa alasan, ia melihat program yang dibuat OPD hanya berdasarkan anggaran, belum sampai pada taha target manfaat.
“Bisa jadi nanti OPD yang anggarannya masih tersisa, tapi indikator manfaatnya bagus lebih baik daripada yang 95 persen habis, tapi sedikit nilai manfaatnya,” ungkap Ema.
Kegiatan evaluasi SAKIP kali ini menitikberatkan pada sektor dasar, yakni pendidikan. Sementara hal lainnya yang juga menjadi fokus evaluasi kali ini adalah terkait tenaga kerja, kewilayahan, lingkungan, dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Di tempat yang Sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Andri Darusman memaparkan perihal peningkatan jumlah pencari kerja yang sudah bekerja. Kondisi tersebut menurut Andri berkorelasi dengan menurunnya angka pengangguran di kota Bandung.
Andri meyakini bahwa dengan kualitas perencanaan yg baik, maka akan menimbulkan dampak dan hasil yang baik pula. Demikian hal tersebut ia terapkan pada perencanaan tenaga kerja yang dilakukan dinasnya. Dengan perencanaan tenaga kerja yang baik, maka menurut Andri pihaknya nisa mengetahui apa keahlian seperti apa yang dibutuhkan dunia kerja.
“Dengan demikian Disnaker dapat menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” tutur Andri.
Disnaker juga kata Andri harus melakukan upgrading keahlian para pekerja melalui program pelatihan dan uji kompetensi. Tujuannya adalah agar keahlian para pekerja dapat tesrsertifikasi.
“Dengan meningkatnya tenaga kerja bersertifikat, maka akan meningkatkan para pencari kerja yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja,” imbuhnya.***(amd).
